Anak-anak Lumban Rau Marinternet

Anak-anak di Lumban Rau, Kecamatan Habinsaran, Tobasa tampak bergembira saat ‘berseluncur’ di internet......

Kolonel Maruli Simanjuntak Komandan Grup A Paspampres

Kolonel Inf Maruli Simanjuntak adalah seorang perwira menengah TNI-AD yang sejak 21 Oktober 2014 mengemban amanat sebagai Dan Grup A Paspampres.....

Prabowo Hormat Militer, Jokowi Membungkuk

Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bertemu dengan suasana penuh persahabatan. Keduanya juga saling memberi penghormatan.....

Inilah 5 Jenderal TNI Berdarah Batak

Di dunia militer, prestasi Orang Batak tetap kinclong dari dulu hingga sekarang. Itu terbukti dari banyaknya orang Batak yang mampu meraih pangkat hingga jenderal. Dari bintang satu hingga bintang empat.....

Ada Nama Jokowi di Pusuk Buhit

Berbicara tentang Pusuk Buhit dan legenda di dalamnya, tentu saja akan membuat orang–orang penasaran dan ingin melihat langsung tentang Pusuk Buhit dan mendengar langsung ceritanya. Benarkah Jokowi pernah ke Pusuk Buhit?...

Rabu, 07 Agustus 2013

Penahanan Bupati Tobasa Tunggu Izin Presiden

Bupati Toba Samosir (Tobasa) Kasmin Simanjuntak akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan akses menuju PLTA Asahan III, Kamis (18/7/2013). Penahanan Kasmin masih menunggu izin Presiden.

Proyek pembebasan lahan yang berada di Dusun Ba tu ma - mak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan, Tobasa itu menelan biaya sekitar Rp3,9 miliar dari anggaran pelepasan lahan sebesar Rp17 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumut Komisaris Besar Pol Sadono Budi Nugroho mengatakan, status tersangka diberikan kepada Kasmin setelah menjalani pemeriksaan di polda, Rabu (17/7) malam.

“Yang bersangkutan diperiksa dari pukul 18.00–21.00 WIB. Ini masih tahap awal, tetapi kami sudah tetapkan dia sebagai tersangka,” katanya kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Tobasa itu hampir saja dibatalkan, karena tiba-tiba aliran listrik di Polda padam sejak Rabu (17/7) pagi. Kasmin sempat disuruh pulang oleh penyidik.

Namun, beberapa saat kemudian listrik menyala, sehingga penyidik memanggil kembali Bupati Tobasa. “Pemeriksaannya sudah sempat kami batalkan karena aliran listrik di polda padam,” ujarnya. Adapun fokus pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Bupati Tobasa, yakni proses pembebasan lahan yang akan dijadikan akses menuju PLTA Asahan III.

Sebab, karena awal terjadinya dugaan korupsi berada di area itu. Meski sudah menetapkan Kasmin sebagai tersangka, polda belum melakukan penahanan. Sadono pun belum dapat memastikan apakah tersangka ditahan atau tidak, karena untuk proses penahanan memerlukan izin Presiden. “Memang kami diberi kewenangan memeriksa pejabat setingkat bupati dan wali kota, tetapi untuk penahanannya harus ada izin Presiden. Makanya kami gali dulu materi nya, setelah lengkap baru kami layangkan surat permohonan penahanan ke Presiden,” ungkapnya.

Dia menuturkan, dugaan korupsi ini mulai terbongkar setelah dua mantan pegawai bagian keuangan Pikitring Suar Wilayah I diperiksa penyidik Tipikor Polda Sumut pada Februari 2013, yaitu Lasmaria Sitorus dan Kurniawan Tanjung. Keduanya saat ini bertugas di Unit Pembangkit Jaringan (Ukitring Suar), Jalan dr Sucipto, Medan.

Dalam pemeriksaan itu, diperoleh keterangan Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) mengucurkan dana sebesar Rp17 miliar untuk pelepasan lahan sembilan hektare (ha) yang menurut Bupati Tobasa untuk mengganti kerugian kepada pemilik lahan, tetapi ternyata lahan itu merupakan hutan lindung. Untuk mengelabui status hutan lindung, bupati berusaha membujuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tobasa mengubah status hutan lindung menjadi hutan milik masyarakat, kemudian dilakukan pemetaan.

Sementara itu, Kepala Sub bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Su mut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) MP Nainggolan mengatakan, penyidik akan terus menelusuri kasus itu. “Yang pasti, komitmen kami menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam kasus korupsi ini tetap serius. Apalagi ini sudah atensi pimpinan,” tandasnya. Menurut dia, dugaan korupsi dana yang masuk ke rekening Bupati Tobasa sebesar Rp3,8 miliar dari total anggaran Rp17 miliar berasal dari APLN TA 2011.

“Kami sudah dapat bukti dugaan manipulasi status lahan dari hutan lindung menjadi hutan rakyat. Bahkan, ada lahan dibuat atas nama orang lain, padahal statusnya hutan lindung,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Humas Pemerintah Kabu paten (Pemkab) Tobasa Dicky Tampubolon tidak bisa dikonfirmasi terkait persoalan hukum yang mendera atasannya itu. Berulang kali telepon selularnya dihubungi, dia tidak menja wab. Demikian pula pesan singkat (SMS) yang dikirimkan KO RAN SINDO MEDAN, tidak dibalas. KORAN SINDO

Polda Sumut: Bupati Tobasa Diperiksa Sebagai Tersangka

Bupati Toba Samosir (Tobasa) Kasmin Simanjuntak diperiksa penyidik Tindak  Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut sebagai tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan di  Dusun Batumamak, Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan, Tobasa, untuk pembangunan akses  menuju PLTA Asahan III. Bupati diduga menilep Rp3,8 miliar dari anggaran pembebasan lahan  sebesar Rp17 miliar.
Direktur Dit Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Sadono Budi Nugroho kepada Waspada, Kamis  (18/7/2013), membenarkan pemeriksaan Kasmin Simanjuntak sebagai tersangka. “Pemeriksaannya hari Rabu dari jam 18:00 sampai jam 21:00. Ini masih tahap awal, tetapi kita sudah tetapkan dia  sebagai tersangka,” katanya.

Sadono mengatakan, semula pada Rabu (17/7/2013), pemeriksaan hendak dibatalkan karena tibatiba  aliran listrik di Poldasu putus. “Kita sudah mau batalkan pemeriksaan karena aliran listrik di Polda  putus, tetapi sebelum Kasmin Simanjuntak balik kanan (pulang), lampu hidup. Jadi kita panggil lagi  untuk pemeriksaan,” sebutnya.

Beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik Tipikor, kata dia, terkait proses pembebasan lahan  yang akan dijadikan akses menuju PLTA Asahan III. “Fokusnya masih soal proses pembebasan  lahan, karena awal terjadinya dugaan korupsi berada di area itu,” ujar Sadono mengatakan  Kasmin Simanjuntak saat itu didampingi pengacara dari Jakarta.

Namun, Sadono belum dapat memastikan penahanan terhadap Kasmin, karena untuk proses  penahanan memerlukan izin dari presiden. “Kita diberi kewenangan memeriksa pejabat setingkat  bupati dan wali kota, tetapi untuk penahanannya harus ada izin presiden. Maka itu kita gali dulu  materinya, setelah lengkap baru kita layangkan surat izin ke presiden untuk penahanan,” sebutnya.

Dugaan korupsi ini mulai terbongkar setelah dua mantan pegawai bagian keuangan Pikitring Suar  Wilayah I diperiksa penyidik Tipikor Poldasu pada Februari 2013, yaitu Lasmaria Sitorus dan  Kurniawan Tanjung yang saat ini bertugas di Ukitring Suar (Unit Pembangkit Jaringan) Jln. dr  Sucipto, Medan.

Dalam pemeriksaan itu, diperoleh keterangan Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN)  mengucurkan dana Rp17 miliar untuk pembebasan lahan 9 Ha yang menurut Bupati Tobasa untuk  mengganti kerugian kepada pemilik lahan, yang ternyata lahan itu merupakan hutan lindung.

Untuk mengelabui status hutan lindung, bupati berusaha membujuk BPN Tobasa merubah status  hutan lindung menjadi hutan milik masyarakat, kemudian dilakukan pemetaan.

Kombes Sadono sebelumnya mengatakan, ada dugaan dana yang masuk ke rekening bupati sebesar Rp3,8 miliar dari total anggaran Rp17 miliar berasal dari APLN TA 2011. “Kita sudah  dapat bukti dugaan manipulasi status lahan dari hutan lindung menjadi hutan rakyat. Bahkan ada lahan dibuat atas nama orang lain, padahal statusnya hutan lindung,” kata dia. WASPADA

Jumhur Maju di Konvensi Capres Demokrat

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mendeklarasikan diri maju sebagai kandidat calon presiden dalam konvensi yang digelar Partai Demokrat. Jumhur pun mengaku sudah menyampaikan surat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan siap untuk mengikuti konvensi Partai Demokrat bila memang peluang menjadi peserta konvensi itu terbuka untuk saya," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Selasa (6/8/2013).

Jumhur mengaku kepercayaan dirinya maju sebagai salah satu kandidat capres ini karena didukung elemen buruh dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ia menyebutkan dukungan berasal dari komunitas TKI di Taiwan, kaum buruh maritim, dan tenaga kerja bongkar muat di Jakarta, kaum buruh di Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Indramayu.

Ia juga mengklaim memperoleh dukungan dari komunitas pedagang buku bekas di Jakarta serta gabungan persatuan sopir seluruh Indonesia (Gaperssi). "Setelah dukungan bermunculan, saya selaku kader dalam pemerintahan SBY, akhirnya berketetapan hati meminta restu Pak SBY melalui surat yang dikirimkan kepada beliau agar diperkenankan mengikuti konvensi Partai Demokrat," ucap Jumhur.

Dia melanjutkan, surat itu hingga kini belum dijawab oleh SBY. Namun, Jumhur mengklaim telah mendapatkan dukungan dari para pengurus internal Demokrat. "Kalau dari info yang saya terima, banyak teman di Demokrat yang senang kalau saya ikut konvensi karena banyak yang pernah bekerja sama," katanya.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal dana yang akan digunakannya untuk konvensi, Jumhur menuturkan dirinya tak ingin larut dalam stigma demokrasi yang membutuhkan biaya besar. Ia hanya mengatakan modalnya ikut konvensi sosial melalui jaringan yang selama ini dibangunnya.

"Peluang menang di konvensi ini, saya yakin optimis," ungkap Jumhur.

Hingga kini, Partai Demokrat belum mengumumkan peserta konvensi capres. Rencananya akan ada maksimal 12 kandidat yang mengikuti konvensi. Sejumlah nama sudah menyatakan kesiapannya maju dalam konvensi. Dari kalangan internal Demokrat ialah Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Achmad Mubarok.

Sementara dari kalangan eksternal ialah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menyebutkan dua nama lainnya yang akan ikut dalam konvensi, yakni mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo dan mantan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal. KOMPAS

Selasa, 06 Agustus 2013

Ayam Kampus Perawan Ditarif Rp 25 Juta Per Malam

Tidak jauh di pintu masuk Coffee Bean, Plaza Senayan, Jakarta Selatan, seorang lelaki paruh baya berkemeja putih duduk seorang diri dan hanya ditemani segelas kopi hangat. Di sela jemarinya, sebatang cerutu coklat baru saja dia isap dan nyaris padam.

Rambut pria itu sebagian hampir memutih, namun tidak terlihat perawakannya menandakan dia berumur 63 tahun. Aldo bukan nama sebenarnya, sudah empat tahun menikmati aroma dan legitnya tubuh ayam kampus dari berbagai perguruan tinggi swasta atau negeri di Jakarta.

Paling tidak seminggu dua kali dia wajib tidur bersama ayam kampus. "Dulu seminggu dua kali dan sudah setahun ini saya nggak pernah lagi," kata Aldo saat berbincang dengan merdeka.com di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, awal bulan ini.

Untuk berkencan dengan mahasiswi bergaya necis itu, dia tidak segan mengeluarkan fulus puluhan juta untuk melobi. Bahkan dia rela membelanjakan buruannya barang-barang bermerek kelas wahid dan perangkat telekomunikasi teranyar.

"Ya kalau ketemu tidak selalu begitu, kadang makan bareng," ujarnya. Dari sana dia mengenal banyak ayam kampus. Kebanyakan dari mereka tahu satu sama lain.

Saking royalnya, Aldo begitu populer di kalangan ayam kampus kelas kakap. Selama empat tahun mencicipi ayam kampus, dia mengaku tidak pernah meniduri perawan. Dia pernah ditawari gadis perawan seharga Rp 25 juta, tapi dia tolak.

Namun Aldo tidak suka selera murahan. Perempuan langsung manut diajak tidur saat dilobi tidak masuk kriterianya. Namanya juga berburu, jadi harus menantang, ujarnya.

Tania, penyedia ayam kampus, menerangkan piaraannya bisa disewa hingga sebulan. Kalau mau satu bulan tarifnya Rp 50 juta. "Saat ini yang dari kampus Depok sedang dibawa ke London," tuturnya melalui pesan BlackBerry. MERDEKA.COM

Minggu, 04 Agustus 2013

Tiwi Keluar, Duo T2 Terancam Bubar

Duo T2 yang beranggotakan Tika-Tiwi sampai saat ini belum jelas nasibnya. Saat Tiwi memutuskan untuk hengkang dari T2, duo jebolan AFI tersebut tidak akan mencari pengganti alias bubar. Rahayu Kertawiguna, produser sekaligus pemilik label Nagaswara di kantornya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2013).

"Prinsip saya, kalau Tiwi mengundurkan diri, ya bubar. Malas ganti-ganti orang. Kan, sekarang lagi nunggu Tiwi dulu. Apakah habis melahirkan dia mau nyanyi lagi atau tidak," kata Rahayu.

Sampai saat ini, Nagaswara masih memberikan toleransi kepada penyanyi bernama asli Prastiwi Dwiarti yang baru saja memiliki bayi, hasil pernikahannya dengan seorang pengusaha Jepang. Rahayu berharap Tiwi bisa bergabung kembali dengan Tika.

"Sayang sih, kalau bubar. Tapi kan, zaman berubah ya, kami nggak bisa hentikan waktu. Cuma pertimbangannya begini, ketika Tika punya bayi, dia bisa atasi itu. Sekarang kami tunggu saja apakah Tiwi bisa seperti itu," papar Rahayu. INILAH

Semua Pesawat Tamu VVIP APEC Parkir di Ngurah Rai

Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, dipastikan sanggup menampung pesawat VVIP peserta Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan Oktober 2013. 

"Semua pesawat VVIP sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diparkir di Bandara Ngurah Rai," ujar Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Ngurah Rai Kolonel (Pnb) Sugiharto Prapto Waluyo seperti dilansir Antara di Denpasar, Minggu (4/8/2013).

Hingga saat ini, pihaknya sudah mendapatkan data 19 delegasi VVIP KTT APEC yang akan memarkir pesawatnya di Bandara Ngurah Rai.

Dia menjamin kapasitas bandara bakal cukup menampung semua pesawat VVIP karena saat ini apron di bagian selatan sedang dalam proses pembangunan dan mampu menyediakan 14 ruang parkir untuk pesawat berbadan kecil atau "narrow body".

"Selain itu di apron selatan juga masih terdapat ruang parkir yang digunakan untuk 'private jet' yang kecil-kecil," katanya.

Sugiharto menambahkan bahwa untuk pesawat berbadan lebar (wide body) jenis Boeing 747 dan Airbus A-330 akan diparkir di apron bandara sebelah utara.

"Sedangkan untuk jadwal kedatangan delegasi VVIP, kami tidak bisa menyampaikan kepada publik karena itu bersifat rahasia terkait masalah keamanan," ucapnya. MERDEKA

Tolong PLN, Tobasa Kok Sering Mati Lampu?

Warga Kabupaten Toba Samosir, khususnya di Kecamatan Balige sekitarnya mengeluhkan kondisi aliran listrik di wilayahnya sering padam. Akibatnya, aktivitas warga pun menjadi terganggu, terutama bagi anak-anak yang mengerjakan tugas sekolah.

Kalpin Napitupulu (47) warga Kecamatan Balige, Jumat (2/8) mengatakan, setiap hari listrik selalu padam di daerah itu. “Di daerah ini listrik hampir setiap harinya padam. Jika sudah padam, bisa tahan berjam-jam,” jelasnya.

Menurut dia, meski listrik setiap hari padam, namun hingga saat ini pihak PLN tidak pernah menyampaikan pemberitahuan. Padahal pemberitahuan itu sangat penting agar mereka bisa menyiapkan segala pekerjaan sebelum listrik padam.

“Akibat aliran listrik padam mendadak, pekerjaan saya sering terhambat. Selain itu, anak-anak juga sering mengeluhkan disaat belajar malam harinya.

Kita tidak tahu mengapa aliran listrik sering padam. Pihak PLN tidak pernah memberikan alasan soal pemadaman itu,” ujarnya.

Ia menjelaskakan, pemadaman yang terjadi tanpa adanya pemberitahuan, sering membuat warga jengkel dan kesal kepada pihak PLN.

“Mungkin bukan hanya masyarakat saja yang marah, seluruh pekerja yang beraktivitas di daerah itu juga pasti terganggu dengan pemadaman itu. Kita sering geram terhadap kinerja PLN, mereka tidak pernah memberikan pemberitahuan tentang pemadaman,” ujarnya.

Hal senada disampaikan salah seorang pengusaha warnet yang meminta namanya dirahasiakan mengaku, pemadaman listrik itu membuat aktivitas usahanya menjadi terganggu.

“Pemadaman listrik yang berlangsung setiap hari membuat pengusaha seperti saya merugi. Jalan keluar agar usahanya tetap jalan, ia terpaksa menggunakan genset.

Padahal saat ini harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik. Sementara untuk tarif yang kita berikan kepada pelanggan masih tetap normal,” keluhnya. METROSIANTAR

Liber Sipahutar Resmi Jabat Camat Nassau

Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak kembali melantik pejabat di lingkungan pemkab. Ada tujuh pejabat struktural eselon III dan sembilan eselon IV yang dilantik di komplek perkantoran Simanjalo, Balige (2/8/2013). Pelantikan ini adalah kesekian kalinya dilaksanakan dalam beberapa tahun ini.

Bupati pada pelantikan tersebut mengatakan, keberhasilan pembangunan sangat tergantung atas kinerja masing-masing komponen SKPD. Sedangkan keberhasilan SKPD tersebut, sangat ditentukan kinerja pejabatnya.

Karena itu, menurut Pandapotan,  para pejabat harus dapat membangun kerjasama yang solid, sinergitas dan upaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pada bagian lain, kata dia, mutasi dan promosi jabatan, merupakan bagian dari upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, terutama jika terdapat jabatan yang lowong (kosong).

“Saya berharap, saudara-saudara menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai ketentuan perundangan-undangan maupun norma-norma yang berlaku,” kata Bupati. Di samping itu, disebutkan, proses ini juga sebagai bagian dari kebutuhan akan proses pembinaan karir PNS.

Karena diakui, selaku kepala daerah, pihaknya selalu memantau kinerja aparatnya sebagai bahan pertimbangan dalam perjalanan karir selanjutnya.

“Mutasi ini dilakukan juga setelah sebelumnya melalui evaluasi yang mendalam untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Kepada para pejabat yang dilantik, untuk tetap menjaga netralitas PNS sebagai aparatur.

Dengan maksud untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik,” terang Bupati Pandapotan. Selaku pejabat, juga diingatkan untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 144 Tahun 2013 tertanggal 1 Agustus 2013, para pejabat yang dilantik tersebut, adalah  Liber Sipahutar sebagai Camat Nassau, Rommer Sianipar sebagai Sekretaris Kecamatan Nassau, Bresman Simangunsong sebagai Camat Pintu Pohan Meranti, Porman Nainggolan sebagai Sekretaris Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Kemudian, Marnaek Parhusip sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan dan Kominfo, Sesmon T Butar-Butar sebagai Kabid Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Josib Broztito Sianipar sebagai Kabid Lalu Lintas Udara, Darat dan Danau pada Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Selanjutnya, Aprilla Nessy Tampubolon sebagai Kasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kantor Kecamatan Balige, Sarto Tambunan sebagai Kasubbag Umum pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Farida Hotma sebagai Kasi Penataan Tugu, Makam dan Taman pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Humusor Ivan Tampubolon sebagai Kasi Pembuangan, Pemusnahan dan Penampungan Sampah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

Juga dilantik, Masinton Panjaitan sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Rahman Osdiman Manik sebagai Kasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kantor Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Try Sutrisno Pandapotan sebagai Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Borbor, Lindawati Simangunsong sebagai Lurah Pasar, Kecamatan Laguboti dan Renata Imelda Marini Simbolon sebagai Sekretaris Kelurahan Pasar Kecamatan Laguboti. METROSIANTAR

Bocah Parsoburan di Ibu Kota

Begitulah kehidupan terus berputar. Orang Batak yang bermigrasi ke daerah lain dari bona pasogit masih terus berlangsung. Bahkan, diaspora Batak kini sudah menyebar ke penjuru dunia. Perantauan yang menjadi idaman memang masih dipegang Jakarta. Ya, Ibu Kota memang tetap menjanjikan banyak impian sehingga membuat orang Batak tak henti mengejar mimpi. Ada yang sukses mendulang rupiah, tetapi tidak sedikit pula yang hanya mampu bertahan pas-pasan. Jurus terakhir, kembali ke kampung halaman. Namun, harapan bukan berarti sudah pupus bila akhirnya menyatakan keok di Jakarta. Tapanuli, asal tanah Batak, kini pula menjanjikan sederet impian. Tak lagi seperti dulu.

Salah satu basis anak rantau di Jakarta berasal dari Parsoburan, Tobasa. Dari daerah ini cukup banyak anak rantau yang sukses. Tetapi itu tadi, masih cukup banyak pula yang hidup megap-megap. Hidup di Ibu Kota akhirnya semakin membuat orang Batak menyebar, beranak-pinak hingga bercucu-bercicit. Mereka yang sudah lahir di Jakarta sudah bisa dipastikan tidak lagi memahami bagaimana kerasnya kampung halaman. Hanya saja, mereka tetap diajarkan bagaimana cara bertahan hidup. Termasuk dididik untuk menghargai adat dan budaya Batak. Bagi orang Batak, menjunjung tinggi budaya adalah salah satu prinsip yang tabu dilanggar.


SOPHIA PARDOSI

 
 

Jumat, 02 Agustus 2013

Mengenal Calon Suami Bella Saphira

Terungkap sudah siapa sosok pria yang akan menikahi artis Bella Saphira. Dia adalah Mayor Jenderal Agus Surya Bakti yang saat ini menjabat sebagai Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pada Rabu, 31 Juli 2013, Mayjen Agus melakoni tugasnya sebagai bagian BNPT di Pondok Pesantren Modern Assalam, Pabelan, Kartasura, Solo. Bersama Kepala BNPT, Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, Agus mengikuti kegiatan Halaqoh Kebangsaan Pengasuh Pesantren se-Solo Raya. Mengenakan baju motif lurik warna merah bata dan berpeci hitam, ia didaulat sebagai salah seorang keynote speaker di acara tersebut.

Sebelum berpidato, Mayjen Agus dengan ramah menjawab pertanyaan VIVAlife perihal rencana pernikahannya dengan Bella Saphira. “Yang pasti sebentar lagi. Nanti kalau sudah ketemu tanggal pasti kita kabari, “ ucapnya, Rabu, 31 Juli 2013.

Awalnya pria lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 1984 ini, enggan mengungkap kepastian tanggal pernikahan. Setelah didesak, ia pun menyebutkan dalam waktu sebulan lagi akan menyunting Bella.

“Pokoknya dalam waktu dekat. Mungkin sebulan lagi,” ujarnya,

Saat disinggung soal tempat pernikahan, Agus memilih untuk merahasiakan hal tersebut. Saat ini, ia mengaku ingin menghormati Bella yang baru saja menjadi mualaf.

“Kalau masalah tempat nanti di mana saja. Yang penting kita menghormati dulu karena ini bulan puasa. Terus dia (Bella Saphira) juga baru muslimah, juga menghormati pihak-pihak lainnya," kata dia.

Mayor Jenderal Agus Surya Bakti adalah lulusan Akmil Magelang 1984. Agus pernah menjabat sebagai Komandan Grup 3 Sandiyudha Kopassus pada 2002, dan Komandan Ke-20 di Pusat Pendidikan Intelijen TNI AD pada 2007 hingga 2008. Pada tahun 2009, duda dua anak ini menjadi Komandan Resort Militer 152/Babullah Kodam XVI/Pattimura.

Ia juga pernah menjadi Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD pada 2010. Pada tahun 2011, ia diangkat Presiden menjadi Deputi I BNPT, dengan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Agus kerap menjadi keynote speaker BNPT dalam seminar-seminar terkait masalah terorisme. VIVANEWS

Perjalanan Asmara Bella Saphira

Bicara soal masalah pribadi, aktris Bella Saphira terbilang cukup tertutup. Tak banyak yang terungkap darinya terkait hal tersebut. Boru Simanjuntak kelahiran Magelang, Jawa Tengah, itu kerap kali menutup mulutnya rapat-rapat ketika disinggung soal kekasihnya.

Jika obrolan sudah mengarah pada urusan pribadi, Bella selalu menjawabnya dengan diplomatis. "Doakan saja. Penginnya sih segera menikah," begitu jawabnya ketika disinggung soal urusan pribadi.

Tak banyak yang bisa dikorek darinya soal kekasih dan hal-hal yang berbau pribadi. Media sempat mencatat Bella sempat pernah menjalin asmara dengan mendiang aktor Adjie Massaid kala keduanya masih terlibat shooting.

Ia juga sempat dikabarkan dekat dengan Abel, seorang pengusaha muda yang juga disebut-sebut pernah menjalin hubungan dengan sejumlah artis tenar. Namun, ia membantah kabar itu. Diakui Bella kala itu, hubungannya hanya sebatas teman biasa, tidak lebih.

Memasuki usia 40 tahun pada 6 Agustus nanti, Bella akan menjalani babak baru kehidupannya. Ia dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahannya dengan duda beranak dua yang dikenalnya sudah lama.

Adalah Mayor Jenderal Agus Surya Bakti (52), yang kini menjabat sebagai Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang disebut-sebut sebagai calon suaminya.

Belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak mengenai kabar itu. Namun, informasi yang beredar, keduanya berencana melangsungkan pernikahan di kampung halaman Agus di Binjai, Sumatera Utara, pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Jika kabar bahagia itu benar adanya, tentu saja ini akan menjadi pelabuhan cinta terakhir Bella.

Pada 26 Juli 2013 lalu, Bella juga memutuskan untuk menjadi seorang mualaf setelah mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Agus turut hadir menemani Bella, tetapi luput dari perhatian media. KOMPAS

Caleg Ganti Baju Tak Mesti Pindah Partai

Sejumlah calon legislatif (caleg) di Tobasa saat ini mulai gembira. Sebab bagi caleg yang masih aktif sebagai anggota DPRD dan mencalonkan kembali dari partai lain tidak lagi harus pindah partai. Sebab permohonan tentang uji materi UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam PKPU No 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013 tentang caleg pindah partai yang mencalonkan diri sebagai caleg 2014 harus mengundurkan diri. Dalam amar putusannya No 39/PUU/-XI/2013, MK memutuskan memberikan pengecualian.

Huruf a dikecualikan bagi anggota DPR dan DPRD jika partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan parpol sudah tidak ada lagi. Bagian lain, anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau ditarik oleh parpol yang mencalonkannya. Dan huruf c, tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam DCT dari partai yang mencalonkan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan MK. Saya bisa melihat keadilan untuk partai-partai yang tidak menjadi peserta pemilu,” kata Jojor M Napitupulu, caleg dari Partai Kedaulatan yang kini dicalonkan oleh Partai NasDem, Rabu (31/7) di Balige.

Sama halnya diungkapkan Mangapul Siahaan, anggota DPRD Tobasa dari Partai Pelopor dan kini dicalonkan oleh Partai NasDem. Ia mengaku gembira atas keputusan tersebut.  “Kita sangat puas karena materi tuntutan kita tercapai. Sama seperti perasaan dari teman-teman kami, cukup lega dan gembira sekali. Keinginan kita mau mengabdi kepada masyarakat. Bukan keinginan kita mau pindah,” terangnya saat dihubungi lewat seluler.

Sebelumnya, anggota KPUD Tobasa Polmer Simanjuntak mengatakan, caleg dari partai yang tidak menjadi peserta pemilu ketika dicalonkan dari partai lain harus mengundurkan diri. Sejauh ini, kata dia, KPU masih memberlakukan PKPU No 13 Tahun 2013.

“Ya, kalau salinan putusan sampai kepada kita dan ada tindak lanjut dari KPU pusat, maka kita jalankan. Selain itu, sepanjang belum ada perubahan, kita masih tetap pakai itu,” katanya. METROSIANTAR

Kamis, 01 Agustus 2013

Panik SBY Sebelum Lengser

Dalam enam bulan terakhir, banyak peristiwa yang menunjukkan kepanikan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Sebagai presiden, berkali-kali dia memarahi menterinya secara terbuka, karena dinilai gagal mengendalikan harga. Sebelumnya dia melansir isu kudeta yang membikin banyak orang bertanya-tanya.

Lalu, ikut-ikutan mengecam FPI secara terbuka. Padahal sepanjang berkuasa, SBY tak pernah sebut nama organisasi yang banyak dikritik ini. Alih-alih mendapat apresiasi, SBY malah jadi olok-olok pemimpin FPI. Akibatnya, pejabat Mabes Polri kini sibuk mencari pasal untuk menjerat orang itu.

Nah, hari ini, SBY kembali bikin kejutan: mengangkat Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi untuk menggantikan Achmad Sodiki yang habis masa jabatannya 16 Agustus nanti. Memang menjadi hak presiden untuk mengangkat tiga hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah.

Namun karena masa lalunya, pengangkatan orang yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM, anggota DPR Komisi III, dan anggota DPP PAN, itu menjadi pertanyaan banyak orang.

Pertama, Patrialis adalah pejabat gagal. Ketika memimpin Kementerian Hukum dan HAM, banyak masalah yang jadi gunjingan lamban menyiapkan rancangan undang-undang, membiarkan tersangka koruptor kabur ke luar negeri, mempersilakan terpidana bikin "kamar hotel" di penjara, hingga memberi remisi terpidana koruptor. SBY pun tak berpikir panjang untuk mencopot jabatannya.

Kedua, Patrialis sudah dua kali mencalonkan diri menjadi hakim MK dari unsur DPR, tetapi gagal mendapatkan persetujuan. Pada 2008 dia kalah bersaing dengan Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD dan Akil Mochtar. Pada 2013 dia sempat mengajukan diri menggantikan Mahfud MD, namun dia mundur di tengah jalan. Dengan kata lain, SBY sesungguhnya telah memilih orang "buangan" DPR.

Ketiga, Patrialis sering dipertanyakan latar belakang pendidikan hukumnya. Memang dia sarjana hukum, namun perguruan tinggi yang memberikan gelar itu sering jadi bahan gunjingan. Meskipun kini dia menyandang gelar doktor hukum dari unverstias negeri, tetap saja kesarjanaan hukumnya dipertanyakan. Padahal seorang hakim konstitusi harus paham betul soal hukum tata negara, karena kedudukannya setengah malaikat.

Selain ketiga faktor tersebut, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh Presiden SBY, kali ini menyempal dari kebiasaan. Sebelumnya, Presiden selalu membentuk tim khusus untuk memilih calon-calon hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Tapi kali ini, tanpa ba bi bu, tiba-tiba Presiden meneken pengangkatannya. Wajar kalau orang bertanya-tanya: ada apa?

Orang luar bisa saja menghubung-hubungkan pengangkatan Patrialis sebagai kompensasi atas pencopotannya dari kabinet. Atau, pengangkatan ini adalah buah lobi Menko Perekonomian dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, yang tidak lain adalah besan SBY, mengingat Patrialis adalah kader PAN dan orang kepercayaan Hatta Rajasa.

Tetapi apapun yang melatarinya, pengangkatan Patrialis merupakan langkah pertama presiden yang dapat mendegradasi Mahkamah Konstitusi. Sebab, selain KPK, MK adalah lembaga produk reformasi yang disegani. Marwah lembaga ini sangat tinggi.

Masih banyak orang hebat, berintegritas dan bereputasi baik, yang pas menjadi hakim konstitusi. Sebagai pemimpin yang mengikuti disiplin intelektual, SBY pasti tahu orang-orang itu. Tetapi mengapa dia memilih jalan penuh risiko? Apakah ini buah dari kepanikan dalam memperbaiki kinerja pemerintah menjelang berakhirnya masa jabatan?

Maklum, saat ini SBY bukan hanya seorang presiden yang harus memimpin pemerintahan, tetapi juga seorang ketua umum partai yang tengah mengejar sukses Partai Demokrat dalam Pemilu 2014. MERDEKA.COM