Anak-anak Lumban Rau Marinternet

Anak-anak di Lumban Rau, Kecamatan Habinsaran, Tobasa tampak bergembira saat ‘berseluncur’ di internet......

Kolonel Maruli Simanjuntak Komandan Grup A Paspampres

Kolonel Inf Maruli Simanjuntak adalah seorang perwira menengah TNI-AD yang sejak 21 Oktober 2014 mengemban amanat sebagai Dan Grup A Paspampres.....

Prabowo Hormat Militer, Jokowi Membungkuk

Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bertemu dengan suasana penuh persahabatan. Keduanya juga saling memberi penghormatan.....

Inilah 5 Jenderal TNI Berdarah Batak

Di dunia militer, prestasi Orang Batak tetap kinclong dari dulu hingga sekarang. Itu terbukti dari banyaknya orang Batak yang mampu meraih pangkat hingga jenderal. Dari bintang satu hingga bintang empat.....

Ada Nama Jokowi di Pusuk Buhit

Berbicara tentang Pusuk Buhit dan legenda di dalamnya, tentu saja akan membuat orang–orang penasaran dan ingin melihat langsung tentang Pusuk Buhit dan mendengar langsung ceritanya. Benarkah Jokowi pernah ke Pusuk Buhit?...

Selasa, 07 Mei 2013

Surya Perdana Resmi Jabat Ketua KPUD Sumut

ilustrasi pemilu
Surya Perdana, satu dari lima orang komisioner, akhirnya terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara yang baru menggantikan posisi Irham Buana Nasution yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu.

Pemilihan Ketua KPUD Sumut ini melalui sidang pleno yang digelar usai pelantikan dua orang komisioner PAW KPU Sumut di Hotel Grand Angkasa, Jumat (3/5). Sidang Pleno pemilihan ketua yang baru dilakukan setelah sebelumnya sempat direncanakan untuk digelar esok hari (hari ini).

Surya Perdana terpilih sebagai ketua yang baru, setelah mendpat tiga suara mengalahkan Nurlela Jahan dan Rajin Sitepu yang hanya memperoleh masing-masing 1 suara. Sementara dua orang komisioner KPUD yang baru dilantik, Bengkel Ginting dan Djamaluddin Rambe, enggan mencalonkan diri.

SUMBER

Bos-Bos Otorita Asahan Digaji Selangit

Effendi Sirait (tengah)
Belum usai indikasi penyelewengan dana sebesar Rp772 miliar, petinggi Otorita Asahan kembali jadi sasaran empuk pegiat antikorupsi. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut menilai, gaji jajaran petinggi Otorita Asahan yang mencapai Rp2,3 miliar sarat penyimpangan.

Untuk penghasilan ketua, wakil ketua, dan sekretaris setiap tahun mencapai Rp2,3 miliar. Angka itu belum termasuk akumulasi penghasilan kepala biro, perwakilan, kepala bagian, kepala kantor dan staf.

Namun, Divisi Advokasi Fitra Sumut, Irvan Hamdani Hasibuan menyebutkan, penghasilan yang didapat jajaran pimpinan hingga staf di Otorita Asahan sarat penyimpangan aturan dan wewenang.

Berdasarkan data yang diolah FITRA Sumut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012, Ketua Otorita Asahan mendapat penghasilan Rp70.825.000 perbulan, wakil ketua menerima penghasilan Rp69.917.500, dan sekretaris Rp47.452.750,-.

“Hitungan itu sudah akumulasi gaji pokok, tunjangan jabatan, tujangan kesehatan dan tunjangan khusus persatu bulan. Bila kami akumulasikan untuk ketiga jabatan itu saja sudah mencapai Rp2,3 miliar pertahun. Ini belum termasuk untuk bawahan, kepala biro hingga staf di Otorita Asahan,” terang Irvan.
                                 
Menyakiti Hati

Tingginya penghasilan pimpinan Otorita Asahan karena masih berpedoman terhadap MoU Otorita Asahan dan PT Inalum tanggal 7 Desember 1999 dan Shareholders Forum tanggal 26 Maret 2002.

Aturan itu menyebutkan, Otorita Asahan memiliki kewenangan dalam mengelola dana-dana dari PT Inalum.

Di antaranya, dana pengganti (reimbursement) yang peruntukkannya sebagai biaya rutin operasional Otorita Asahan, dengan rincian antara lain, gaji pegawai, keperluan kantor, biaya perjalanan dan sebagainya.

Irvan mengatakan, besaran penghasilan pimpinan dan staf yang ditetapkan dalam peraturan Ketua Otorita Asahan Nomor 04/K-OA/P/V/2012 menyalahi aturan.

Mestinya, lanjut Irvan, sebagai lembaga bentukan pemerintah sesuai Keppres No 5 Tahun 1976 Otorita Asahan harus mengikuti dan memiliki standar penghasilan serta fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme APBN.

“Otorita Asahan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pusat listrik tenaga air dan peleburan alumanium Asahan harusnya dibiayai negara melalui mekanisme APBN. Tidak menetapkan aturan sendiri-sendiri,” katanya.

FITRA Sumut menduga, penetapan besaran penghasilan dan fasilitas yang diterima pimpinan maupun staf Otorita Asahan sejak tahun 2000, melebihi standar yang lazim berlaku di lembaga pemerintah lainnya.

“Akhirnya hal ini akan membebani keuangan Otorita Asahan. Sebagai contoh di antaranya, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak dua kali setahun, ini bukan praktik yang lazim di lingkungan pemerintahan. Umumnya lembaga pemerintah hanya memperoleh gaji ke-13 yang dibayarkan setiap pertengahan tahun dan tidak lagi memperoleh THR,” terangnya.

Berdasarkan audit BPK tahun 2012, Otorita Asahan sudah menerima penggantian biaya operasional dari PT Inalum sebesar Rp37 miliar. Nilai ini terhitung sejak tahun anggaran 2000/2001 sampai 2008/2009.

“Ini kan berarti penghasilan yang selama ini tidak sebanding dengan kerja Otorita Asahan. Kita melihat kondisi masyarakat yang ada di 10 (sepuluh) kabupaten/kota sekitar proyek Asahan tingkat kemiskinan masih tinggi. Jadi, keputusan yang diambil Otorita Asahan dalam pengalokasian gaji dan tunjangan sangat melukai hati masyarakat,” tandasnya.

Diubah Lagi

Padahal, kata Irvan, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebut ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’.

“Berarti amanat UUD ini tidak terimplementasi seperti diharapkan negara. Fakta penghasilan ini sangat mengangkangi UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Dana pengganti (reimbursement) yang diterima oleh Otorita Asahan sesuai MoU itu kan tidak perlu terjadi, jika biaya operasional Otorita Asahan dianggarkan melalui mekanisme APBN dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada,” tuturnya.

Karena itu, ultimatum Irvan, Fitra Sumut mendorong penegak hukum mengusut penyimpangan yang terjadi di Otorita Asahan.

“Kami tegaskan penyimpangan ini harus diusut tuntas. Pemerintah pusat juga harus meninjau kembali kebijakan yang diambil Otorita Asahan. Atau bila dianggap tak berguna lagi, sebaiknya Otorita Asahan segera dibubarkan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait mengakui penghasilan pimpinan dan staf Otorita Asahan didasarkan penetapan Ketua Otorita Asahan. Ia menjelaskan pertimbangan penetapan dilakukan sesuai penghasilan PT Inalum. “Terakhir penetapan penghasilan sesuai Nomor 04/K-OA/P/2012,” ujar Effendi.

Disinggung gaji yang tak sesuai mekanisme APBN, Effendi menjawab ketus. “Karena sejak tahun 2000 Otorita Asahan tidak menggunakan APBN,  tetapi langsung dari PT Inalum. Jadi ya mengacu ke Inalum. Kemudian sekarang (2013) diubah lagi mengikuti APBN,” jawabnya.

Kemudian ia melanjutkan. “Saya masuk ke Otorita Asahan pada tahun 2008, jadi saya masuk sudah mendapatkan gaji sebesar itu,” jelas Effendi.

Effendi menambahkan, perhitungan gaji tidak dibuat sendiri, Otorita Asahan menetapkan gaji mengacu kepada gaji standar PT Inalum. Karena tugas Otorita Asahan mengawasi membina, memfasilitasi antara PT Inalum dengan Indonesia.

“Gaji saya sebesar Rp 70 juta termasuk pajak 20 persen, jadi saya hanya terima sebesar Rp 50juta, karena kami mengikuti standar penggajian PT Inalum,” pungkasnya.

SUMBER

Senin, 06 Mei 2013

TPL dan Petani Humbahas Sepakat Kelola Kemenyan

Persoalan izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dipermasalahkan masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), segera diselesaikan. Dinas Kehutanan Sumut telah membentuk tim investigasi yang terdiri dari Dewan Kehutanan Daerah (DKD) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

“Kita baru saja melaksanakan rapat dengan DKD dan DKN. Selain DKD dan DKN, kita juga akan melibatkan pihak TPL, elemen masyarakat dan independen,” sebut Kepala Dinas Kehutanan Sumut (Kadishut), Halen Purba, di Medan, pekan lalu. Halen mengakui lahan yang dipersoalkan dua desa itu merupakan lahan hutan register. Kemudian, masyarakat memanfaatkan dan menyadap getah kemenyan (bahasa Batak: haminjon) di lahan hutan tersebut.

Namun pada 1992, Menteri Kehutanan mengeluarkan izin konsesi untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT TPL di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, termasuk di kawasan hutan Tele yang masuk wilayah hukum Humbahas, Dairi, Pakpak Bharat dan Samosir.

MoU Kemitraan

Persoalan izin konsesi HTI yang dikekola PT TPL dikabarkan telah dibahas di Kemenhut pada bulan April 2013. Pemerintah Daerah yang diwakili Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten, maupun pihak PT TPL dihadirkan untuk membahas dan mencari 'win-win solution' atas persoalan konflik lahan yang berkepanjangan tersebut.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, ternyata telah ada memorandum of understanding (MoU) Pembentukan Kemitraan antara pihak Toba Pulp dengan Petani Penyadap Kemenyan (P2K). Dari 10 Desa yang berada di sekitar HTI perusahaan bubur kertas itu, di antaranya Desa Pandumaan, Pansur Batu, Sipituhuta, Aek Nauli I, Aek Nauli II, Hutajulu, Hutapaung, Simataniari, Habinsaran dan Sionam Hudon Timur, disebutkan hanya dua desa yang belum sepakat melakukan kerjasama kemitraan tersebut, yakni Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Dalam draf MoU Pembentukan Kemitraan pada Areal Izin Konsesi HTI TPL disebutkan, sepakat akan melaksanakan PNPM Mandiri Kehutanan di tingkat desa melalui program Sektor Kehutanan pada hutan produksi dengan bentuk kemitraan. Dalam MoU tersebut dijabarkan, perusahaan yang diwakili oleh Direksi PT TPL sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan pemberi manfaat kemitraan.

Sementara P2K yang telah ada di dalam areal kerja IUPHHK-HT sebagai unsur penerima manfaat kemitraan dalam PNPM Mandiri Kehutanan di tingkat desa akan menjadi mitra perusahaan.

Adapun kesepakatan yang diputuskan antara PT TPL dengan P2K dalam MoU itu yakni kerjasama pengelolaan areal PHHBK khusus kemenyan pada areal dalam IUPHHK-HT PT TPL,  pembentukan kemitraan untuk melaksanakan PNPM di tingkat desa melalui program sektor kehutanan pada hutan produksi.

Direktur PT TPL, Juanda Panjaitan mengungkapkan, konsep kolaborasi antara TPL dengan masyarakat dalam hal pengambilan hasil hutan non-kayu berupa getah haminjon di konsesi TPL di Sektor Tele melibatkan unsur Pemkab Humbahas, DPRD Humbahas, DPRD Sumut, Dinas Kehutanan Sumut dan TPL. Pertemuan terakhir berlangsung di Kemenhut, Jakarta, April 2013.

"Inti konsep kolaborasi itu, para penyadap getah haminjon dapat melanjutkan kegiatannya di petak-petak kerja TPL. Untuk itu, TPL memastikan pohon-pohon haminjon tertata dan nyata-nyata diusahai penduduk, tidak ditebang. Tetapi, lokasi pohon-pohon haminjon itu tetap menjadi kawasan hutan. Tidak dikeluarkan dari kawasan hutan," kata Juanda, Jumat (3/5), di Medan.

SUMBER

Pengerjaan Akses ke Bandara Kuala Namu Harus Dipercepat

Ilustrasi
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho meminta bantuan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan untuk mempercepat pembangunan akses menuju Bandara Kuala Namu. Hal itu diungkapkan Gubsu kepada Dahlan Iskan saat menghadiri peresmin Medan sebagai Hub keempat perusahaan penerbangan Garuda Indonesia di JW Mariott Hotel Medan, Sabtu (4/5/2013).

Gatot khusus meminta Meneg untuk memperjuangkan percepatan pendanaan jalan arteri dari simpang kayu putih menuju bandara agar menjadi empat jalur sebagaimana rencana. Saat ini jalan yang tersedia masih dua jalur, karena sebelumnya terkendala pembebasan lahan. Namun menurut Gubsu pembebasan lahan sudah rampung, sehingga pembangunan jalan agara dapat disegerakan.

"Mohon percepatan Kuala Namu, khususnya pembangunan jalan arteri juga pembangunan undrerpas dan flyover pada jalur perlintasan kereta api. Mohon dibantu pada rapat kabinet perlu percepatan penganggaran," kata Gubsu dalam sambutannya.

PT Garuda Indonesia Celebration Dinner Hub Medan tersebut dihadiri Meneg BUMN Dahlan Iskan,Wamen Perhubungan Bambang Suhartono, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno, Gubernur NAD Zaini Abdullah, mewakili Gub Kepri, Kadishub Riau, dewan komisaris PT Garuda , Direktur  Angkasa Pura II. Gubsu berkesenpatan mengulosi para gubernur se Sumatera yang berhadir dan mempromosikan Danau Toba.

Sementara itu Meneg BUMN Dahlan Iskan dalam sambutannya meyakini bahwa Sumatera akan menjadi pulau luar biasa karena semua ada. "Sumatera adalah pulau terbesar ke dua, penduduk sudah cukup berkembang. Bertetangga dengan negara maju, ini menjadi faktor sumatera akan menjadi pulau luar biasa. Namun untuk itu perlu ketersediaan infradtruktur dasar yaitu Listrik, jalan, pelabuhan dan bandara," ujar Dahlan Iskan.

Dia juga menyebutkan Sumut adalah provinsi krisis listrik paling parah di indonesia. "Ini utang saya. Sumsel yg dulu kritis, sekarang kelebihan," ujarnya. Untuk sekesaikan krisis listrik, ujar Dahlan Iskan, menunggu selesai pembangkit di Pangkalan Susu pada  6-8 bulan mendatang. "Sebenarnya kalau Pak Gatot 5 tahun lalu jadi Gubernur, gak ada krisis listrik," ujar Dahlan.

Meneg BUMN juga menjelaskan dalam waktu dekat bandara Silangit akan dikelola BUMN dan diperbesar. Menurutnya sudah tersedia anggaran untuk peningkatan bandara diantaranya penambahan lapisan landasan sebesar  20 cm dan panjang  tambahan 150 meter. Nantinya menurutnya akan ada penerbangan Jakarta -Silangit atau paling tidak Jakarta -Batam-Silangit.

CEO Garuda Indonesia mengatakan pihaknya secara terus menerus melaksanakan pengembangan jaringan/network penerbangannya, dan hal ini juga sejalan dengan program MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) yang dilaksanakan pemerintah.

Medan merupakan hubungan ke empat setelah Jakarta, Bali dan Makasar. Pembukaan hubungan di Medan ini menurutnya tidak terlepas dari dukungan Garuda Indonesia terhadap program MP3EI, khususnya pengembangan koridor satu, Sumatera melalui peningkatan “konektivitas” antara kota-kota di Sumatera dan kawasan sekitarnya.

Sejalan dengan dengan penetapan Medan sebagai perhubungan ke-4 Garuda Indonesia, mulai bulan April 2013 ini Garuda Indonesia telah membuka tiga rute penerbangan langsung ke Padang, Palembang, Batam sehingga penerbangan Garuda Indonesia dari Medan saat ini sebanyak 14 kali perhari.

"Sebagai kelanjutan pengembangan network yang kami laksanakan, kami juga akan membuka penerbangan “Hub by pass” dari Medan ke delapan kota antara lain : Pekan baru, Makassar, Denpasar, Bandung, Penang, Jeddah, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, sehingga penerbangan dari Medan akan mencapai 27 penerbangan per hari, diluar penerbangan Citilink," ujarnya.

Rute-rute penerbangan tersebut dilayani setiap hari dengan pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen yang memiliki kapasitas 96 kursi, khususnya untuk melayani penerbangan ke kota-kota yang tidak dapat dijangkau dengan pesawat Boeing 737 yang dioperasikan saat ini.

KPU Tak Berwenang Pidanakan Caleg Berijazah Bodong

Ilustrasi. Pasar Porsea
Pendaftaran bakal calon legislatif Pemilu 2014 ternyata masih diwarnai ijazah palsu. Sayangnya, KPU menegaskan tidak punya kewenangan memidanakan bacaleg yang ketahuan mengantongi ijazah bodong. 

KPU hanya berwenang untuk mengurusi persoalan administrasi berkas bacaleg saja. "Urusan KPU adalah urusan pendaftaran calon. Ini urusan admintrasi, bukan urusan pidana. Kalau misalnya ada dokumen yang dipalsukan dan mengandung unsur pidana, biarkan pihak lain yang menyelesaikan soal pidananya," terang Komisioner KPU Arief Budiman di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Menurut Arief, selain KPU, Badan Pengawas Pemilu juga tidak memiliki wewenang untuk memidanakan bakal caleg yang kedapatan menggunakan dokumen palsu saat pendaftaran.

"Bawaslu, sebagaimana diatur UU, bisa memutuskan kasus sengketa pemilu, bukan sengketa pidana. Kalau bawaslu beri report terkait unsur pidananya, kemudian Kepolisian menindaklanjutinya, ya silakan," jelasnya.

SHP

Dortmund vs Bayern tak membosankan

Semalam, duel pemanasan jelang final Liga Champions sudah berlangsung di ajang Bundesliga. Hasilnya, Borussia Dortmund bermain imbang 1-1 dengan Bayern Munich di Signal Iduna Park.

Semula, banyak yang memprediksi laga bertajuk Der Klassiker ini akan berlangsung membosankan. Sebab, Die Roten sudah memastikan gelar Bundesliga. Namun, ternyata, hal itu tidak terbukti di lapangan. Tensi tinggi tetap mewarnai laga semalam.

Tujuh kartu kuning, dua di antaranya untuk bek Bayern, Rafinha, menunjukkan betapa kerasnya laga ini. Ketegangan memuncak saat Rafinha mendapat kartu merah pada menit 64, karena menyikut kepala Jakub Blaszczykowski. Masih ditambah sindiran fans Dortmund terhadap Mario Goetze yang akan hengkang ke Bayern Munich musim depan.

"Semula, orang-orang memprediksi terjadi laga yang membosankan, karena Bayern harus kehilangan banyak pemain. Namun, itu tak terjadi," kata pelatih Die Roten, Jupp Heynckes seperti dilansir Soccerway.

"Setelah pertandingan pekan ini, tak mudah untuk melanjutkan agenda ini. Pujian tinggi untuk tim saya, yang bermain agresif dengan 10 pemain. Kami layak mendapat satu poin," sambungnya.

Sengitnya laga melawan Dortmund dibenarkan oleh kiper Bayern, Manuel Neuer. Kiper nomor satu timnas Jerman ini memprediksi laga sengit akan kembali terjadi saat kedua tim bertemu di final Liga Champions, 25 Mei 2013 di Stadion Wembley.

"Pertandingan melawan Dortmund, di mana pun terjadi, tak akan pernah seperti laga persahabatan. Ini adalah duel sengit dengan peluang 50-50. Itulah yang akan terjadi di final Liga Champions," kata Neuer.

Kamis, 02 Mei 2013

DPRD Sumut Minta Dugaan Korupsi Otorita Asahan Diusut Tuntas

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013 menemukan ada dana sebesar Rp772 miliar di Otorita Asahan tidak disetor ke kas negara.
Kata wakil rakyat di DPRD Sumut, hasil audit itu merupakan langkah awal penegak hukum mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait.

Ketua Komisi C DPRD Sumut Zulkarnain ST mengatakan hasil audit BPK tersebut, adalah langkah awal penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kami minta aparat hukum segera mengusut tuntas temuan BPK ini,” pinta Zulkarnain.

Sebagai Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zukarnain segera mengagendakan rapat dan segera memanggil Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait.

“Komisi C DPRD Sumut segera memanggil Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait,” tegas Zulkarnain.

Menurutnya, dengan tidak disetorkannya dana itu ke kas negara akan berdampak pada keuangan 10 kabupaten/kota yang ada di kawasan PT Inalum.

Hal senada juga diutarakan Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Muslim Simbolon. Menurutnya Komisi C DPRD Sumut kerap menerima laporan dan keluhan dari 10 kabupaten/kotayang sampai saat ini belum menerima fee dari Otorita Asahan.

Begitu juga setiap anggota DPRD Sumut melakukan reses ke -10 kabupaten/kota tersebut, kata Muslim, masalah fee tersebut selalu dipertanyakan.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013, terdapat dana sebesar Rp772 miliar yang diperoleh Otorita Asahan dari PT Inalum tidak disetorkan Otorita Asahan ke kas negara, Rp262 miliar di antaranya diblokir oleh Kejagung.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut mengkhawatirkan, penggunaan dana ini tidak transparan dan akuntabel serta berpeluang untuk dikorupsi.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) Otorita Asahan dengan PT Inalum 7 Desember 1999, dan MoU dengan Shareholders Forum 26 Maret 2002, Otorita Asahan memiliki kewenangan mengelola dana-dana dari PT Inalum.

Dari MoU itu diketahui, dana tersebut langsung dikelola dan digunakan Otorita Asahan tanpa disetor terlebih dahulu ke kas Negara.

Kondisi itu tanpa didasari Undang-Undang atau peraturan tentang penerimaan dan pengelolaan keuangan negara.

Hal ini sangat bertentangan dengan KEPRES No. 5 Tahun 1976 yang  menyatakan pembiayaan Otorita Asahan dibebankan kepada anggaran Badan kordinasi penanaman modal (BKPM).

Penempatan dana pada Deposito Bank sebesar Rp691 miliar menjadi makan empuk bagi Otorita Asahan untuk dinikmati tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kemudian, sebagai salahsatu lembaga pemerintah, Otorita Asahan dalam pengelolaan enviromental fund tidak mengikuti mekanisme APBN dan terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan.

Hal ini juga sangat bertentangan dengan KEPRES No. 5 Tahun 1976 yang  menyatakan bahwa pembiayaan Otorita Asahan dibebankan kepada anggaran BKPM.

Dana kekayaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama di 10 kabupaten/kota kawasan PT Inalum tidak bisa digunakan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota tersebut.

Sementara konfirmasi kepada Effendi Sirait hingga berita ini diturunkan belum berhasil.

SUMBER

Bupati Tobasa: Pendidikan Kunci Kemajuan

Ribuan siswa/i SD/SMP/SMA/SMK se-Kabupaten Toba Samosir serta mahasiswa/i Politeknik Del, Akper Arjuna dan lainnya, membanjiri Lapangan Sisingamangaraja XII Balige untuk mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 2013 tingkat Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang dipimpin Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Kamis (02/05) di Balige. Hadir juga para tenaga pengajar, kepala sekolah, pengawas sekolah, UPTD Diknas se Tobasa, para pimpinan SKPD, para Camat se-Tobasa dan undangan lainnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak, dalam perspektif sosial kemasyarakatan, ada tiga penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya, yakni kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan peradaban. Agar terhindar dari penyakit tersebut, menurut Mendiknas dapat diatasi dengan pendidikan. Dalam perspektif sosial kemasyarakatan tersebut, pendidikan diibaratkan sebagai vaksin sosial dan elevator sosial yang berpengaruh pada peningkatan status sosial.

Peringatan yang diawali dengan pelaksanaan upacara bendera ini, kemudian dirangkai dengan penyerahan berbagai piagam penghargaan kepada para siswa/i berprestasi pada Olimpiade Sains Nasiona tingkat Kabupaten Toba Samosir. “Selamat !. Terus tingkatkan minat belajarnya, agar kelak menjadi orang sukses,” kata Bupati Toba Samosir (Tobasa) Pandapotan Kasmin Simanjuntak kepada 45 orang siswa siswi SD, SMP dan SMA penerima piagam penghargaan dan dana pembinaan atas prestasinya pada Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Tobasa diberbagai mata pelajaran.

Saat menyerahkan piagam, Ketua DPRD Sahat Panjaitan, Ketua PN Balige Agus Widodo, Ketua TP PKK Ny. Netti Pandapotan Kasmin Simanjuntak boru Pardosi, Sekda Liberty Manurung, Kepala Dinas Pendidikan Mariani MPd,  Kasdim 0210/TU-TS Risa Wilsi, Kapolres diwakili Kapolsek Balige AKP Gibson Siagian, Ketua Dewan Pendidikan Lambaik Manalu, dan beberapa pelaku pendidikan lainnya turut mendampingi Bupati.

Siswa-siswi SD Negeri/Swasta penerima piagam penghargaan dan dana pembinaan tersebut sebanyak 6 orang antara lain, untuk Bidang study Matematika, Dionisius T Miando (SD Swt Katolik), Daniel Sihombing, SDN 173524 Balige dan Seven Lumbangaol (SD Swt HKPB). Bidang IPA, Audrey Pardede SDN 173524 Balige, Simon Siboro SD Swt Bonapasogit Sejahtera dan Pernando Panjaitan SDN 173569 Hutanamora. Untuk tingkat SMP, sebanyak 12 orang, untuk 4 bidang studi antara lain Matematika, Fisika, Biologi dan IPS. Sementara siswa siswi tingkat SMA sebanyak 27 orang dengan 9 bidang studi, yakni Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Astronomi, Komputer, Kebumian, Ekonomi dan Geografi.

Selain kepada siswa-siswa berpretasi, Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan bagi 33 lembaga swasta/ pemerintah maupun perorangan yang telah memberikan sumbangsih dalam peningkatan pembangunan pendidikan di daerah itu. Diantaranya, Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan, Letjen (Purn) DR. TB Silalahi, Prof DR KP Tarnama Sinambela Kusumanagoro, Rekson Sitorus, SH, IKBH Jakarta dan lainnya.

Sebelumnya, juga dilakukan penyematan Satya Lencana Karya Satya kepada 209 PNS yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, terdiri dari 58 penerima Satya Lencana X tahun, 98 orang penerima Satya Lencana XX tahun dan 53 PNS penerima Satya Lencana XXX tahun. Penyerahan ini secara simbolis, disematkan kepada Budiman Siahaan SPd, Harapan Napitupulu, Augus Simanjuntak, Pasno Lingga, Mangitua Sihombing dan Nikson Siringoringo.

Untuk menyemarakkan Peringatan Hari Pendidikan Nasional itu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Balige menampilkan tarian tortor, Paduan suara dari SMA Negeri 2 Balige dan marching band dari siswa siswi Yayasan Bonapasogit Sejahtera.

Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir

Demokrat Tobasa Bangun Strategi Pemenangan Pileg 2014

Balon Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Demokrat Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) mendapat pengkaderan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jonny Allen Marbun di Laguboti Sabtu (27/4).


Pengkaderan dalam rangka membangun strategi dalam rangka pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 tersebut dihadiri seluruh Pengurus PAC dari 16 Kecamatan.

Ketua DPC PD Kabupaten Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak menyebutkan, untuk memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014 mendatang, semua Pengurus PD daerah itu secara berjenjang harus komitmen bahu membahu, bergandengan tangan dan bersama-sama bekerja keras meraih simpati warga masyarakat.

Hal itu dikatakannya, karena menurutnya komitmen atau sikap kebulatan tekad memiliki peranan penting dalam menggapai suatu tujuan. Di samping itu, Kasmin mengimbau seluruh bacaleg dan jajaran PD daerah itu, supaya mengelola ketokohan bacaleg secara benar dan tepat, tidak cukup populer, tetapi juga harus punya resistensi kecil dan potensi dipilih besar.

"Jangan pernah saling menyikut. Semua pengurus, kader dan Bacaleg di setiap daerah pemilihan harus solid," tegas Kasmin seraya mengungkapkan Ketua DPRD pada periode mendatang adalah merupakan salah satu target mereka.

Sebelum Jonny Allen menyampaikan pendidikan politiknya, seluruh Bacaleg dari tiap Dapil memperkenalkan diri. Dari dapil empat yang terdiri dari Kecamatan Laguboti, Sigumpar dan Silaen, PD mengusung tujuh Bacaleg di antaranya Netti Pardosi, Anna Elfrida Siahaan, Tumpak Sibuea, RWSS Hutapea, Paima D Situmorang dan Roy Simanjuntak.

Wakil Ketua DPP PD Jonny Allen Marbun juga mengatakan hal serupa. Seluruh Bacaleg PD di setiap Dapil diminta bekerja tim, bukan bermain sendiri. Kalau hal itu terjadi, Jonny menyakini Dapil bersangkutan tidak akan mampu meraih suara sebagai syarat menduduki kursi di DPRD. "Target bukan hanya Ketua DPRD, tapi kuantitas juga sangat penting," ujarnya.

Jonny menegaskan untuk meraih kuantitas kursi lebih banyak, di samping soliditas, etika, sopan santun, ramah dan perhatian sangat perlu. Artinya, kata Jonny Allen sosial politik di tengah-tengah masyarakat harus dibangun dan dipelihara.

"Semua Bacaleg harus melakukan pemetaan kantong suara masing-masing sebagai bentuk pembagian tugas. Jikalau salah satu bacaleg memiliki keluarga di kantong suara bacaleg lainnya, bangun komunikasi, supaya tidak ada saling curiga dan rasa saling mengganggu. Kedepankan keterbukaan, jika tidak, komitmen sama-sama bekerja itu akan menjadi slogan semata," sebutnya.

SUMBER

Rabu, 01 Mei 2013

Thomas Muller: Sepakbola Jerman Sedang Bangkit

Penyerang Bayern Munich itu menilai ada tren positif ditunjukkan tim dan sepakbola Jerman itu sendiri. Setelah Borussia Dortmund lolos ke final, terbuka peluang untuk terjadinya all-German final di Liga Champions musim ini.

Bayern Munich dalam posisi yang bagus untuk bisa mengikuti jejak Dortmund karena mengantungi keunggulan 4-0 jelang laga leg kedua semi-final Liga Champions melawan Barcelona dinihari nanti.

Bagi Thomas Muller, terbukanya peluang dua tim Jerman melangkah ke final sudah menjadi penanda tersendiri bangkitnya sepakbola Jerman.

"Secara khusus apa yang sudah dikatakan banyak orang dalam beberapa musim terakhir terbukti bukan omong kosong, bahwa sepakbola Jerman terus menanjak," ungkap Muller.

"Senang bisa menjadi bagian dari semua itu dan Anda bisa melihat hal yang sama dengan timnas juga."

"Tapi, sejauh ini semua itu hanya sebuah pertanda yang bagus, tidak lebih dan tidak kurang. Kita tunggu dan lihat saja siapa yang nantinya akan memastikan ke final," tandasnya.

SUMBER

MK: Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan UU Administrasi Kependudukan. Alhasil, kini masyarakat tidak perlu lagi mengurus akta kelahiran ke pengadilan meskipun sudah telah 1 tahun.
"Pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Akil Mochtar saat membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/4).

Pasal dimaksud berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Putusan ini atas permohonan Muntholib, warga RT 5/8 Desa Sawunggaling, Wonokromo, Kota Surabaya.

Selain itu, MK juga memutuskan kata 'persetujuan' dalam pasal 32 ayat 1 UU No. 23/2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 32 ayat 1 selengkapnya menjadi laporan pelayanan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas 60 hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

"Akta kelahiran adalah yang sangat penting. Dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara," demikian pendapat MK.

SUMBER

Dana Rp 772 Miliar Gelap, DPRD Tobasa Angkat Suara

Dugaan penggelapan dana di Otorita Asahan terus bergulir. Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), satu dari 10 kabupaten/kota masuk kawasan PT Inalum, mendesak Gubsu untuk mengadukan persoalan itu kepada tiga kementerian di Jakarta.

Salah seorang anggota DPRD Tobasa Komisi Keuangan dan Pembangunan, Ir Viktor Silalahi mengatakan, pada 25 April 2013, dirinya bersama perwakilan 10 kabupaten/kota kawasan PT Inalum  berdiskusi dengan Gubernur Sumut membahas persoalan Otorita Asahan.

Kata dia, diskusi membahas soal Otorita Asahan yang belum juga mengalirkan dana yang diperoleh dari PT Inalum ke 10 Kabupaten/Kota kawasan PT Inalum.

“Kami mendesak gubernur agar mendampingi kami bersama 10 Kabupaten/Kota berdiskuisi mengenai persoalan tersebut ke pemerintah pusat dan melibatkan 3 kementerian yang terkait,” jelasnya.

Viktor juga meminta persoalan ini dibawa ke ranah hukum. “Biarlah yang bersalah dihukum, saya hanya mau uang itu diberikan kepada 10 kabupaten/kota dan diberikan kepada masyarakat. Karena uang itu adalah uang masyarakat juga,” pungkasnya.

Sementara konfirmasi ke Kantor Perwakilan Otorita Asahan di Jalan Patimura Medan, pegawai yang bekerja di kantor tersebut tidak bersedia memberikan keterangan mengenai hasil audit BPK soal dana Otorita Asahan.

“Kami tidak bisa memberikan keterangan mengenai hasil audit BPK itu. Kami tidak tahu mengenai persoalan keuangan Otorita Asahan. Kami hanya mengerjakan kegiatan operasional saja,” jelas Abdi salah seorang pegawai bidang Umum di kantor Perwakilan Otorita Asahan Medan.

Dia juga menjelaskan, dana dari PT Inalum tersebut kemungkinan langsung ditarik Kementerian Keuangan dan dialokasikan langsung ke pusat.

“Informasi yang saya tahu, dana yang dari Inalum itu langsung ditarik ke pusat, tapi informasi itu belum pasti, karena yang tahu jelas mengenai persoalan itu Kepala Otorita Asahan yang bertugas di Kantor Pusat Otorita Asahan, Jalan Gatot Subroto Kav.8 No.67 Jakarta,” katanya.

Abdi pun memberikan nomor telepon kantor Otorita Asahan Jakarta kepada Harian Orbit. Namun saat wartawan menghubungi ke nomor tersebut, pegawai yang menerima panggilan mengatakan Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait sedang tidak berada di kantor.

“Maaf, Pak Effendi sedang tidak berada di kantor. Dia tidak tentu jam berapa berada di kantor,” jawabnya.

Menyalahi Aturan

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013, terdapat dana sebesar Rp772 miliar yang diperoleh Otorita Asahan dari PT Inalum tidak disetorkan Otorita Asahan ke kas negara, Rp262 miliar di antaranya diblokir oleh Kejagung.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut mengkhawatirkan, penggunaan dana ini tidak transparan dan akuntabel serta berpeluang untuk dikorupsi.

Berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) Otorita Asahan dengan PT Inalum 7 Desember 1999, dan MoU dengan Shareholders Forum 26 Maret 2002, Otorita Asahan memiliki kewenangan mengelola dana-dana dari PT Inalum.

Dari MoU itu diketahui, dana tersebut langsung dikelola dan digunakan Otorita Asahan tanpa disetor terlebih dahulu ke kas Negara.

Kondisi itu tanpa didasari Undang-Undang atau peraturan tentang penerimaan dan pengelolaan keuangan negara.

Hal ini sangat bertentangan dengan KEPRES No. 5 Tahun 1976 yang  menyatakan pembiayaan Otorita Asahan dibebankan kepada anggaran Badan kordinasi penanaman modal (BKPM).

Penempatan dana pada Deposito Bank sebesar Rp691 miliar menjadi makan empuk bagi Otorita Asahan untuk dinikmati tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kemudian, sebagai salahsatu lembaga pemerintah, Otorita Asahan dalam pengelolaan enviromental fund tidak mengikuti mekanisme APBN dan terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan.

Hal ini juga sangat bertentangan dengan KEPRES No. 5 Tahun 1976 yang  menyatakan bahwa pembiayaan Otorita Asahan dibebankan kepada anggaran BKPM.

Dana kekayaan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama di 10 kabupaten/kota kawasan PT Inalum tidak bisa digunakan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota tersebut.

SUMBER

Ibu Bupati Tobasa Pimpin Pembinaan 9 Desa

Setelah melalui tahapan pembinaan/ supervisi, monitoring dan evaluasi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Toba Samosir, telah menetapkan 9 (sembilan) desa binaan dengan 9 kategori sebagaimana keputusan dalam rapat koordinasi TP PKK tingkat Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Ketua TP-PKK Kabupaten Toba Samosir, Ny. Netty Pandapotan br. Pardosi, Rabu (24/04) di hadapan Tim Supervisi Desa Binaan TP PKK Provinsi Sumatera Utara, di Aula SMKN 1 Balige.

Kepada tim yang hadir, Ny. Netty Pandapotan br Pardosi menerangkan, seluruh desa binaan tadi telah mendapat pembinaan dan pembekalan berupa sosialisasi kriteria dan jenis desa binaan oleh TP PKK Kabupaten bersama instansi terkait. Namun demikian, dengan kehadiran Tim Supervisi tersebut di Toba Samosir, diharapkannya akan dapat memberikan pembinaan dan petunjuk lebih lanjut kepada seluruh desa binaan tersebut, sehingga sasaran yang diharapkan akan tercapai. Tim Supervisi dari tingkat Provinsi Sumatera Utara ini, dipimpin Wakil Ketua IV TP PKK Provsu Ny. Vega Syarifuddin, dengan anggota Ny. Azizah dari Pokja III TP PKK Provsu, Ny. Siti Nurhaida dari Pokja II TP PKK, Provsu, Wakil Sekretaris TP PKK Provsu Nirman Subhan dan Robinson Hutagaol dari Bapemmas Provsu.

Lebih lanjut diuraikannya, kesembilan desa binaan  hasil pembinaan/ supervisi dan evaluasi yang dilakukan TP PKK Kabupaten Toba Samosir bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Toba Samosir, yakni Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu sebagai desa dengan kategori Pelaksana Tertib Administrasi PKK, Desa Parsuratan Kecamatan Balige sebagai Desa Pelaksana Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan kategori Pelaksana Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK diraih Desa Silamosik I Kecamatan Porsea.

Kemudian, untuk kategori Pelaksana Pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK) diraih Desa Naga Timbul Kecamatan Bonatua Lunasi, kategori Pelaksana Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) diraih Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar Narumonda, dan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata untuk desa kategori Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes. Selanjutnya kategori Desa Pelaksana Posyandu diperoleh Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran, kategori desa Pelaksana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diraih Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan terakhir kategori desa Pelaksana Lingkungan Bersih dan Sehat diraih Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan.

Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan PM dan PD, Labinsar Sirait mengakui, bahwa pihaknya bersama-sama dengan TP PKK tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/ kelurahan, telah berusaha dengan sunguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan gencar melakukan pembinaan di desa-desa. Hal ini, mengingat gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat yang menekankan aspek pemberdayaan melalui 10 Program Pokok PKK yang selaras dengan visi dan misi pemerintah.

Untuk itulah, demi suksesnya program PKK di Toba Samosir, Bupati juga mengamanatkan, agar seluruh instansi terkait, para camat, kepala desa dan seluruh pengurus TP PKK tingkat kabupaten hingga tingkat desa/ kelurahan, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki melalui berbagai pembekalan dan bimbingan serta dapat mempedomani arahan dan petunjuk sebagaimana disampaikan Tim Supervisi TP-PKK Provinsi Sumatera Utara.

Dalam supervisi tersebut, Ny. Vega Syarifuddin menyebutkan, supervisi ini merupakan bagian yang penting dari pembinaan berjenjang yang dilakukan sehingga tercipta kesatuan persepsi dan langkah dalam mencapai tujuan untuk kesuksesan 10 Program Pokok PKK. Maka, diharapkannya, keseluruhan bagian yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK dapat bersatu padu dalam menjalankan program kerjanya sebagai mitra pemerintah. Kegiatan supervisi yang dihadiri pengurus dan kader TP PKK tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/ kelurahan ini, juga diisi dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dengan interaktif.

Bagian Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir